Sejarah MPK

Pada awalnya untuk mengoordinasikan dan memperjuangkan manfaat pendidikan Kristen kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun 1936 didirikanlah Schollraad voor Christelijke Schoolen di Belanda Indie di tingkat pusat dan ditingkat cabang Provinsi Schoolraden. Pada tanggal 5 Juni 1950 oleh tokoh-tokoh Kristen antara lain: Dr. FL Baker, Ds. WJ Rumambi, Dr. JH Van Beyma, IP Simanjuntak, H. Van Hoek, B. Prawirohatmodjo, G. Van de Hoeven Van Genderen, Mr. JM Tumbelaka, P. Gilde, W . Hutajulu dikukuh menjadi Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia (MPPK) yang sedang berkembang pada Kongres XIII MPK di Yogyakarta tahun 2000 menjadi Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK).

MPK seperti Dana Bab II pasal 5 adalah: Mengoordinasikan, membimbing dan membina usaha anggotanya serta memperjuangkan berbagai hal yang diperlukan di bidang pendidikan. Pergumulan MPK saat ini dan masa depan adalah tetap terselenggaranya Kristen yang berkualitas unggul dengan identitas dan ciri khas pendidikan Kristen di Indonesia, ditengah-bagikan masa peradaban, pluralis dan lahirnya peraturan yang dianggap “kurang berpihak” bagi penyelenggaraan pendidikan Kristen di Indonesia . Penguatan praktik MPK menjadi penghasil dan penyebarluaskan aspirasi dari penyelenggara dan pengelola pendidikan Kristen di Indonesia.MPK adalah salah satu organisasi yang juga memprakarsai pembentukan Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Pusat pada tanggal 8 November 1971 bersama-sama Perguruan Taman Siswa, Muhammadiyah, Katolik, LP Ma’arif NU dan lembaga lainnya. Dalam perkembangannya MPK berubah menjadi BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta).

Berdasarkan data 2021 jumlah anggota MPK sebanyak 383 yayasan/badan penyelenggara pendidikan Kristen di seluruh Indonesia dengan jumlah satuan pendidikan kurang lebih 6.000 (PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-standar-penatalayanan

peta-mpkw

 

 

Dalam menjalankan pelayanan MPK membentuk MPKW di seluruh Indonesia, yaitu:

  1. MPKW Sumatera Utara & Nanggroe Aceh Darussalam
  2. MPKW Sumatera Bagian Selatan & Barat
  3. MPKW Kepulauan Riau
  4. MPKW Lampung
  5. MPKW Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Banten
  6. MPKW Jawa Barat
  7. MPKW Jawa Tengah & DIY
  8. MPKW Jawa Timur
  9. MPKW Bali & Nusa Tenggara Barat
  10. MPKW Nusa Tenggara Timur
  11. MPKW Kalimantan Barat
  12. MPKW Kalimantan Timur & Kalimantan Utara
  13. MPKW Kalimantan Tengah
  14. MPKW Sulawesi Utara & Gorontalo
  15. MPKW Sulawesi Tengah
  16. MPKW Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
  17. MPKW Maluku
  18. MPKW Papua

Dan beberapa Yayasan yang difungsikan sebagai MPKW, yaitu:

  1. YAPMAS Sumba
  2. YPK GKE Banjarmasin, Kalimantan Selatan
  3. YPK GMIH – Halmahera, Maluku Utara