Sekolah Aman!

Pencegahan dan Penangulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kawal Sekolah Aman

Sesuai dengan nawacita dan arahan Presiden, negara harus hadir memberi perlindungan pada anak, serta melakukan intervensi terhadap kekerasan.

Mengingat gentingnya masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, maka urutan pendekatan dimulai dari penanggulangan terlebih dahulu, lalu pemberian saksi dan baru pencegahan.

  1. Penanggulangan : mengharuskan sekolah, guru, dan pemerintah daerah secara sigap dan tertata melakukan segala langkah penanggulangan terhadap segala tindak kekerasan yang telah dan sedang terjadi.
    • Sekolah segera melapor ke orangtua/wali siswa bila diketahui terjadi tindak kekerasan, sekolah tetap memfasilitasi siswa mendapat perlindungan hukum dan pemulihan, sekolah menjamin hak siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan.
    • Pemerintah Daerah membentuk tim yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan atau psikolog untuk menjadi tim yang independen,memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Menjamin siswa mendapatkan hak perlindungan hukum, hak pendidikan dan pemulihan yang dilakukan di sekolah.
    • Kemendikbud membentuk tim penanggulangan independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/ cacat fisik/ kematian. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah.
  2. Pemberian sanksi : regulasi dengan yang dibuat dengan tegas dengan mencantumkan sanksi untuk pelaku tindak kekerasan atau pelaku pembiaran/ pengabaian tidak kekerasan.
    • Sekolah menegur secara lisan maupun tertulis kepada siswa yang terlibat tindak kekerasan(dan menjadikan aspek nilai dalam rapor), pemberian sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan dengan pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap (jika terjadi berulang).
    • Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan dengan memberikan teguran dengan lisan maupun tertulis dengan sanksi penundaan/ pengurangan hak pembebasan tugas/ pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan. Dan memberikan sanksi pada sekolah dengan pemberhentian bantuan, penggabungan sekolah atau penutupan.
    • Kemendikbud merekomendasi penurunan level akreditasi sekolah, pemberhentian bantuan.
  3. Pencegahan : mengharuskan sekolah, guru dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan, termasuk penyusunan prosedur anti kekerasan dan membuat kanal pelaporan, berdasar pedoman yang diberikan oleh kemendikbud.
    • Sekolah membentuk tim pencegahan, memasang papan informasi tindak kekerasan, menyusun dan menerapkan standar langkah wajib untuk mencegah kekerasan.
    • Pemerintah Daerah membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan, mengalokasikan dana, bekerjasama dengan aparat memantau tiap min 6 bulan sekali terhadap upaya sekolah dalam pencegahan tindak kekerasan.
    • Kemendikbud membuat kanal informasi dan pengaduan, menetapkan panduan gugus pencegahan, memastikan sekolah dan pemerintahan daerah telah melakukan upaya pencegahan.

 

(Sumber : paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Comments