Puji Tuhan, MPK bisa memberi masukan kepada Prof. Dr. Abdul Mu’ti di PGI, Rabu, 30 Oktober, beserta Wakil Menteri Prof. Dr. Atip Latipulhayat dan Dr. Fajar Riza Ul Haq, didampingi dua Dirjen Diknas, yaitu Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., dan Prof. Dr. Iwan Syahril.
Dalam pertemuan ini, mewakili MPK, Bapak Handi Irawan D., MBA., M.Com. selaku Ketua Umum menyampaikan tiga hal penting tentang Sekolah Kristen kepada rombongan menteri, yaitu:
- Sekolah swasta harus dipandang pemerintah sebagai mitra bersama dalam membangun pendidikan di Indonesia dan bukan sebagai pesaing dari sekolah negeri.
- Kontribusi Sekolah Kristen di Indonesia. Bahwa Sekolah Kristen pertama berdiri di Ambon. Berikutnya, 400 tahun yang lalu, seorang bernama Cornelis Senen telah mendirikan Sekolah Kristen Modern pertama di daerah Jatinegara pada tahun 1635. Sejak saat itu, Sekolah Kristen berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Satu negara akan sangat maju jika edukasi bisa menyumbang 10% dari PDB. Saat ini, pemerintah baru mengalokasikan dana sekitar 3% dari total PDB kita. Supaya bisa menjadi negara maju, negara harus menggandeng sekolah swasta untuk berkontribusi.
Kemudian MPK juga menyampaikan tiga hal penting masalah pendidikan yang terjadi saat ini:
- Alokasi Dana BOS dibagikan berdasarkan tingkat biaya hidup dan tingkat kemahalan konstruksi. Problem Sekolah Kristen—ada 3.000 Sekolah Kristen yang berpeluang tutup di daerah 3T, yang mendapat porsi BOS yang kecil karena berdasarkan pembagian di atas. Kalau tidak ditolong, Sekolah Kristen ini akan tutup, dan siswanya akan pergi ke sekolah negeri, yang akan menambah beban pemerintah. Bayangkan bila ada 1 juta siswa yang pindah, dengan biaya 11 juta per tahun, berapa negara akan dibebankan.
Pak Handi mengusulkan agar pembagian juga memperhatikan besar SPP yang dipungut oleh sekolah swasta, agar terjadi pembagian Dana BOS yang lebih merata dan berkeadilan. - PPG Calon Guru dan Guru Tertentu. Sertifikasi guru sekolah swasta 28%, guru sekolah negeri di atas 50%—terjadi diskriminasi dalam hal sertifikasi guru. Pak Handi mengusulkan perlunya percepatan untuk pemerataan sertifikasi guru swasta.
- Banyak guru Sekolah Kristen yang telah berkarir di Sekolah Kristen, lalu ikut program P3K. Setelah lulus P3K dan diangkat menjadi ASN, sesuai dengan UU ASN ditarik untuk menjadi guru sekolah negeri. Di sekolah negeri terjadi kelimpahan guru, sedangkan di sekolah swasta terjadi kekurangan guru. Hal ini banyak terjadi di Halmahera, Nusa Tenggara Timur, Tanah Papua, dan lain-lain. Pak Handi mengusulkan bahwa “bisakah dibuat Peraturan Menteri, agar bisa tetap mengajar di sekolah asal? Mungkinkah pemerintahan daerah boleh meminjamkan guru tersebut untuk Sekolah Kristen?”
Minister and Director General's response to this:
Menteri setuju sekali dengan pemikiran Bapak Handi Irawan bahwa pemerintah menganggap Sekolah Kristen sebagai mitra, bukan pesaing.
Regarding the BOS Fund, Prof. Iwan responded that there will be additional rules regarding the BOS Fund, namely paying attention to schools in 3T areas and will be implemented starting next school year.
Regarding Teacher Certification, Prof. Iwan said that Insha Allah there is good news about Certification, which is being brought to the DPR in the near future, which is President Prabowo's Flagship Program, which aims to improve the welfare of teachers.
Regarding P3K, the Minister said we see no reason for P3K teachers to be taken and placed in public schools. Regarding P3K, there have been many inputs from various parties and we will convey it to the Minister of Administrative Reform (PANRB) to comb through the regulations.
The inputs from PH MPK will hopefully be valuable input for changes in education in Indonesia.